NU Sumsel
NU Sumsel Online — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Raden Fatah Palembang menggelar aksi damai di depan kantor Wilayah Trans7 Palembang, Jalan Angkatan 45, Jumat (18/10/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tayangan salah satu program Trans7 yang dinilai merendahkan marwah pesantren, kiai, dan santri.
Dalam aksi tersebut, massa PMII membawa berbagai spanduk dan karton bertuliskan tuntutan agar Trans7 menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, menarik tayangan bermasalah, serta menayangkan program edukatif tentang pesantren.
Koordinator aksi, Yusrah, menyampaikan bahwa aksi ini bukan bentuk permusuhan, melainkan seruan moral agar media nasional lebih beretika.
“Kami datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk menegakkan kehormatan pesantren dan marwah para kiai. Kami mendesak Trans7 agar meminta maaf secara terbuka dan memperbaiki standar redaksi agar tidak menyinggung nilai-nilai keagamaan,” ujarnya.
Sementara itu, penanggung jawab aksi yang juga Ketua Komisariat PMII UIN Raden Fatah Palembang, Andika Maulana, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan berlandaskan semangat konstitusional.
“PMII selalu menjunjung tinggi etika demokrasi. Kami berharap Trans7 dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini, agar media lebih sensitif terhadap isu-isu keagamaan dan budaya pesantren,” ungkap Andika.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Jopi perwakilan Trans7 Palembang, yang menyampaikan apresiasi dan permintaan maaf atas kejadian tersebut.
“Kami atas nama manajemen Trans7 menyampaikan permohonan maaf apabila ada tayangan yang menyinggung pihak pesantren atau umat Islam. Kami berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada manajemen pusat di Jakarta untuk menjadi perhatian serius,” ujar Jopi.
Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap dan doa bersama.
PMII menegaskan akan terus mengawal respons resmi Trans7 serta mendorong lembaga regulator seperti KPI, Kominfo, dan Dewan Pers hingga badan hukum lainnya untuk menindaklanjuti permasalahan ini sesuai kode etik jurnalistik dan per undang-undangan yang ada. (Darma)
